DPR Desak Presiden Tuntaskan Status Honorer K2
Judul : DPR Desak Presiden Tuntaskan Status Honorer K2
link : DPR Desak Presiden Tuntaskan Status Honorer K2
Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa anggota Komisi VIII DPR RI Siti Mufattahah menerima ribuan Honorer Kategori 2 (K2) yang melakukan aksi damai di depan pintu gerbang Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018). Mereka berdatangan dari seluruh pelosok Indonesia untuk menyuarakan aspirasinya, menuntut bisa segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Selain melakukan orasi, tujuan mereka datang ke Gedung DPR RI adalah untuk mengawal jalannya Rapat Gabungan Komisi-Komisi DPR dengan lintas Kementerian Kabinet Kerja. Rapat Gabungan itu digelar di Ruang KK2, Gedung Nusantara DPR RI.
“Kami meminta Bapak Presiden memberikan keadilan dan menuntaskan status seluruh tenaga Honorer Kategori 2 (K2) untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS),” ungkap Siti mengamini tuntutan para Honorer K2 dalam orasinya.
Selanjutnya, politisi Partai Demokrat ini mengajak seluruh Komisi DPR RI untuk memberikan kepastian dan kejelasan nasib Honorer K2. Ia juga mengimbau agar Rapat Gabungan bisa dilaksanakan secara terbuka, sehingga perwakilan honorer bisa mengikuti jalannya persidangan.
Dalam tuntutannya, para tenaga honorer K2 ini juga meminta agar pemerintah mengangkat K2 tanpa tes. Alasannya, mereka sudah terverifikasi dan tervalidasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk diangkat menjadi PNS.
Kendati Rapat Gabungan antara Komisi-Komisi DPR RI dengan lintas kementerian berlangsung secara tertutup, akhirnya para perwakilan Honorer K2 diterima Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto.
Berita ini bersumber dari DPR.
Sekianlah artikel DPR Desak Presiden Tuntaskan Status Honorer K2 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
DPR Desak Presiden Tuntaskan Status Honorer K2
Anda sekarang membaca artikel DPR Desak Presiden Tuntaskan Status Honorer K2 dengan alamat link https://gs-infoku.blogspot.com/2018/07/dpr-desak-presiden-tuntaskan-status.html